Sosialisasi Whistleblowing System dan Pengaduan Masyarakat oleh Ditjen Paud Dikdasmen Kemendikbud

Sebagai lanjutan seri kegiatan sosialisasi sebelumnya yaitu Pengendalian Gratifikasi dan SPIP, kali ini Direktorat Jenderal Paud Dikdasmen Kemendikbud mengadakan Sosialisasi Whistelblowing System dan Pengaduan Masyarakat. Kegiatan dilaksanakan melalui video konferensi pada tanggal 16 Juli 2020, mulai pukul 09.30 WIB dan berakhir pukul 12.30 WIB. Peserta yang diundang pada kegiatan ini adalah Ketua SPI dari seluruh UPT yang ada di lingkungan Ditjen Paud Dikdasmen Kemendikbud sementara pemateri berasal dari Inspektorat Jenderal Kemendikbud yaitu Bapak Maralus Panggabean dan Bapak Hiswara.

Bahan paparan materi sosialisasi telah dibagikan kepada peserta jauh hari sebelum pelaksanaan kegiatan untuk dibaca dan dipelajari sehingga diharapkan pada saat pelaksanaan lebih banyak dilakukan diskusi.  Pada kesempatan pertama, Maralus Panggabean yang merupakan Auditor Ahli Utama pada Itjen kemendikbud diantaranya memaparkan perlu adanya kesepahaman mengenai tugas SPI sebagai agen dari Kepala Satker dalam memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dijalankan oleh instansi berjalan sesuai yang direncanakan dan mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Selanjutnya menurut beliau perlu dilakukan penertiban administrasi terhadap setiap pelaporan/pengaduan yang masuk melalui saluran yang tersedia sehingga dapat dilakukan monitoring, evaluasi serta tindaklanjutnya.

Pada kesempatan berikutnya, pembicara kedua, Hiswara yang juga merupakan Ketua SPI Itjen Kemendikbud memaparkan diantaranya adalah kewenangan penanganan pengaduan masyarakat terkait pengadaan barang dan jasa untuk kali pertama ditangani oleh APIP Kementerian yang bersangkutan seusia kewenangannya (Perpres 16/2018 pasal 77). Beliau juga memaparkan bahwa jika diperlukan penanganan pengaduan dapat dilakukan oleh satuan tugas lain di luar SPI tergantung kebutuhan instansi masing-masing dengan memperhatikan ketersediaan sumberdaya manusianya.

Pada kegiatan ini, alokasi waktu lebih banyak diperuntukkan bagi diskusi. Ada banyak pertanyaan dari peserta kegiatan termasuk dari Ketua SPI LPMP Sulawesi Tengah yang menginginkan adanya saluran pengaduan yang terintegrasi antara ‘pengaduan terkait pengawasan’ yang dikelola oleh SPI dan pengaduan ‘tidak terkait pengawasan’ yang dikelola oleh Unit Layanan terpadu (ULT). Integrasi diperlukan mengingat terdapat perlakuan yang berbeda terhadap kerahasiaan pelapor dimana SPI menjamin kerahasiaan pelapor sementara pada ULT sebaliknya. Dikhawatirkan jika pelapor melaporkan pengaduan terkait pengawasan di saluran ULT maka penjaminan terhadap kerahasiaan pelapor tidak dapat diberikan.

Di bawah ini adalah tautan untuk melihat Pedoman Pengaduan Masyarakat, Whistleblowing System, serta Penghargaan dan Perlindungan Pelapor di lingkungan LPMP Sulawesi Tengah

Anda dapat mengunduh materi paparan dari kegiatan ini di sini, dan untuk melihat video lengkap kegiatannya dapat dilihat di sini.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *