Halo, Sobat Pendidikan! Tahukah Anda bahwa hingga saat ini masih banyak sekolah di berbagai daerah yang mengalami kerusakan infrastruktur dan belum mendapatkan perbaikan secara memadai? Kondisi tersebut menjadi perhatian serius, terutama ketika pemerintah terus meningkatkan anggaran pendidikan pada tahun 2026. Namun, peningkatan anggaran tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan pemerataan fasilitas pendidikan, khususnya di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Di sejumlah daerah, kondisi kerusakan infrastruktur bangunan sekolah masih memprihatinkan. Ruang kelas mengalami kerusakan, fasilitas sanitasi belum memadai, serta sarana menjalankan kegiatan belajar mengajar dengan fasilitas seadanya. Situasi ini tentu menimbulkan pertanyaan besar mengenaoi pemerataan pembangunan pendidikan di Indonesia.

Lantas, ke mana arah penggunaan anggaran pendidikan yang telah dialokasikan pemerintah? Pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui keterbukaan informasi, pengawasan anggaran, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan di seluruh daerah.

Baca Selengkapnya: BBPMP Pantau Ujian AN/TKA, Kemendikdasmen Siapkan Solusi

Infrastruktur Sekolah Masih Menjadi Persoalan

Pembangunan kerusakan infrastruktur pendidikan tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan kurikulum, kualitas pembelajaran, dan kompetensi guru. Ketersediaan infrastruktur yang layak juga menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kesenjangan fasilitas pendidikan masih menjadi tantangan. Sekolah di wilayah perkotaan cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap sarana pendidikan. Sebaliknya, Sekolah di wilayah 3T masih menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari kondisi bangunan, akses transportasi, jaringan internet, hingga ketersediaan fasilitas pembelajaran.

Padahal, setiap anak indonesia memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan fasilitas pendidikan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah yang mudah di jangkau.

Selain itu, program revitalisasi sekolah perlu dilaksanakan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Pendataan kondisi bangunan, penentuan skala prioritas, serta pengawassan pekerjaan harus menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program. Dengan demikian, anggaran yang tersedia dapat memberikan manfaat secara langsung kepada satuan pendidikan yang membutuhkan.

Krisis Penerimaan Murid Baru di Sejumlah Sekolah Negeri

Di tengah persoalan infrastruktur, dunia pendidikan juga menghadapi tantangan lain, yaitu menurunnya jumlah pendaftar murid baru di sejumlah sekolah negeri.

Beberapa sekolah dasar negeri dilaporkan mengalami kekurangan calon murid baru. Bahkan, terdapat sekolah yang tidak memperoleh pendaftaran sama sekali dalam proses penerimaan murid baru. Kondisi ini tentu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan dalam melakukan evaluasi terhadap pemeratan layanan pendidikan.

Fenomena tersebut dapat di pengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah perubahan demografi atau menurunnya jumlah anak usia sekolah di wilayah tertentu. Selain itu pergeseran tempat tinggal masyarakat, pilihan orang tua terhadap sekolah swasta, serta ketimpangan kualitas fasilitas pendidikan juga dapat memengaruhi menit pendaftaran.

Di sisi lain, masyarakat cenderung mempertimbangkan berbagai aspek sebelum memilih sekolah untuk anaknya. Ketersediaan ruang belajar yang layak, kualitas tenaga pendidik, fasilitas pendukung, serta lingkungan sekolah menjadi beberapa pertimbangan utama.

Apabila sekolah negeri tidak mampu memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan harapan masyarakat, bukan tidak mungkin minat pendaftaran akan terus mengalami penurunan.

Pemerintah Daerah Perlu Melakukan Evaluasi

Menurunnya jumlah pendaftar tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan administrasi penerimaan murid baru. Sebaliknya, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi terhadap kebijakan pemerataan pendidikan di daerah.

Dinas Pendidikan perlu melakukan pemetaan jumlah penduduk usia sekolah, kapasitas rombongan belajar, kondisi fasilitas, serta persebaran satuan pendidikan. Data tersebut penting untuk mengetahui penyebab berkurangnya jumlah pendaftar di setiap wilayah.

Selain itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa sekolah negeri memiliki fasilitas yang memadai dan mampu memberikan pelayanan pendidikan berkualitas. Perbaikan sarana prasarana, penguatan kompetensi guru, serta peningkatan kualitas pembelajaran dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Dengan perencanaan yang tepat, pemerintah dapat menentukan kebijakan berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah, bukan sekadar mengikuti pola pembangunan yang sama untuk seluruh wilayah.